Syarat – Syarat Calon Diksa

Belakangan ini diributkan calon sulinggih yang berwenang “muput karya” pada upacara Panca Bali Krama di Pura Besakih tahun 1999. Apa saja sebenarnya persyaratan dari seorang umat Hindu untuk menjafi calon diksa (Sang Madwijati)? Apakah ada keharusan dari golongan warga tertentu saja yang boleh didiksa dan “muput karya”?

Menjaawab pertanyaan ini ada baiknya dikutipkan isi keterangan sabha parisada hindu dharma II No. V/Kep./PHDP/68 tentang tata keagamaan (kesuling-gihan, upacara dan tempat suci) sbb: bahwa semua umat hindu dari segala warga yang memenuhi syarat tersebut di bawah ini dapat disucikan (didksa):

  1. Laki-laki yang sudah kawin.
  2. Laki-laki yang Nyuklabrahmacari,
  3. Wanita yang sudah kawin,
  4. Wanita yang tidak kawin (kanya), dan
  5. Pasangan suami istri.
  6. Umur sudah dewasa.
  7. Paham dalam bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, memiliki pengetahuan umum, mendalami instisari ajaran ajaran agama (filsafat, etika dan ritual).
  8. Sehat lahir batin, ingatan tidak terganggu, tidak cedangga dan berbudi luhur.
  9. Berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut perkara.
  10. Mendapat tanda kesediaan dari pandita calon nabenya yang akan menyucikan.

Dalam Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-aspek Agama Hindu ke-14 tahun 1986/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Diksa juga diuraikan persyaratan yang sama dengan di atas, hanya ada penegasan tambahan terutama menyangkut umur yang kemudian ditetapkan minimal 40 tahun dan satu syarat tambahan yang berbunyi: Sebaiknya (calon diksa) tidak terikat akan pekerjaan sebagai pegawai ataupun swasta kevuali bertugas untuk hal keagamaan.

Membaca dengan seksama sejumlah persyaratan calon diksa / calon sang madwijati / calon sulinggih diatas jelas dan tegas sekali bahwa tidak ada diskriminasi atas dasar golongan / kelompok / soroh / wangsa / warga untuk bisa menjadi sang pandita. Artinya siapa saja di kalangan umat Hindu yang telah memenuhi persyaratan (formal) seperti disebutkan diatas berhak untuk didiksa atau menjadi sang sulinggih tentunya dengan abhiseka yang berbeda-beda sesuai dengan istilah / sebutan yang dimiliki oleh setiap golongan warga.

Dan kemudian karena sudah berkedudukan sebagai sang pandita maka kewenangannya untuk “muput karya” atau “ngelokapalasraya” adalah sama dan sejajar. Termasuk upacara Panca Bali Krama di Besakih. Mungkin yang bisa dibedakan tepatnya dipilah adalah pembagian tugas antar sulinggih. Sebab cukup banyak rangkaian upacara dengan berbagai jenis upakara yang bisa jadi dalam waktu berbarengan harus dilangsungkan. Jadi inti masalah sebanarnya bukanlah terletak pada siapa sulinggih yang berhak “muput karya” tetapi lebih kepada bagaimana memfungsikan kewenangan setiap sulinggih dalam karya agung semacam Panca Bali Krama itu. Sudah saatnya para pemimpin umat berpikir atas nama Agama Hindu, bukan atas kepentingan golongan¬† kelompok warga.

Sumber : Buku Mengenal Budaya Hindu di Bali
Penulis : I Gusti Ketut Widana

Leave a Comment