Manumadi

        Apakah kita perlu datang ke seorang balian untuk menanyakan siapa yang ‘manumadi’ pada anak kita? Bukankah kita dilahirkan ke dunia ini menjadi manusia ataupun hewan akibat karma kita terdahulu?

        Agama Hindu tumbuh berkembang, ketika masyarakat Indonesia, khususnya Bali sudah mengenal kepercayaan lokal yang erat kaitannya dengan hal-hal magis. Karena itu keercayaan atau kemagisan masyarakat Bali yang kemudian menjadi pemeluk Hindu sesungguhnya merupakan perpaduan antara kepercayaan lokal (magis) dengan ajaran agama Hindu yang dalam hal ini menjadi jiwa (penyempurna). Itulah sebabnya, apa yang dipraktikkan oleh umat Hindu di Bali tidak semuanya tercantum sebagai bagian langsung dari ajaran Weda.

        Begitu pula sebalikya, apa yang tersurat di dalam kitab suci Hindu Weda, tidak semuanya dilaksanakan oleh umat Hindu. Sehingga dapat dikatakan, ajaran agama Hindu yang secara historis berasal dari India itu, pada setiap tempat atau wilayah yang didatangi selalu mempunyai dan menunjukkan bentuk, corak, karakter dan praktiknya yang berbeda-beda. Hindu di Bali sangat berbeda dengan kepercayaan Hindu di Kaharingan, Toraja, Medan, Tengger, Banyuwangi, Yogyakarta, dan lain-lain. Bahkan di negri India sendiri, antar wilayah, apalagi antar sektenya, juga memiliki karakter dan cara mempraktikkan ajaran Hindu secara berbeda-beda, malah tidak jarang satu sama lain saling bertentangan, meski tetap dengan label nama Hindu.

        Demikian juga dengan apa yang dipertanyakan di atas, kalau menurut kepercayaan lokal Bali tentang “roh manusia hidup terus” yang kemudian dikemas acuannya dalam ajaran Hindu yang disebut Punarbhawa (panumadian) dan Karmaphala (hukum sebab akibat), maka apabila terjadi kelahiran, setidaknya akan diketahui melalui tradisi “mapatuwun” (meluasang di Balian), yang dianggap manumadi/numitis/reincarnasi, dan pasti berasal dari leluhur keluarga yang bersangkutan, terutama dari pihak Purusa (pihak laki), seperti kakek, kumpi, buyut, paman, dan lain-lain, bukan dari leluhur pihak Pradana (Ibu), apalagi dari tetangga.

        Meluasang ke Balian dengan maksud mempertanyakan siapa yang manumadi, boleh saja dilakukan sebagai tradisi kepercayaan lokal Bali (nusantara). Sementara acuan Hindunya tetap didasarkan atas konsep sradha Punarbhawa dan Karmaphala sebagaimana tersurat dalam kitab Bhagawadgta, II.29 yang menyatakan bahwa : “Sesungguhnya setiap yang lahir, kematian adalah pasti, dan demikian pula setiap yang mati, kelahiran adalah pasti, dan ini tak terelakkan, karena itu tak ada alasan engkau merasa menyesal”.

        Jadi, pada ajaran Hindu, memang tidak secara jelas disebutkan perihal siapa yang manumadi pada setiap kelahiran. Yang pasti, manusia manumadi ke dunia tidak lepas dari hukum Karmaphala. Bahwa perbuatan-perbuatannya semasa hidup di dunia, entah itu baik (subhakarma/dharma) atau tidak baik (asubhakarma/adharma) akan menjadi “penentu” bagaimana (bukan siapa) seseorang itu dilahirkan kembali (manumadi); apakah tetap menjadi manusia, atau justru turun derajat menjadi hewan, tumbuh-tumbuhan atau dilahirkan kembali menjadi orang tampan, vantik, jelek, pintar, bodoh, kaya, miskin, terhormat, cacad, terhina, dll, kesemuanya itu menurut konsep Hindu sangat tergantung pada karmawasananya, yaitu bekas/jejak karma (subha/asubha) yang ditinggalkan seseorang.

Sumber : Buku Penjor Lebay
Penulis : I Gusti Ketut Widana

Makna Sugihan Jawa-Bali

        Apa sebenarnya makna rerainan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, dan mengaa umat Hindu di Bali umumnya hanya melaksanakan salah satu saja dari rerainan tersebut ?

        Rerainan Sugihan (Jawa-Bali) merupakan salah satu dari serangkaian rerainan jagat Galungan. Dimulai dari tumpek Wariga (Saniscara Kliwon Wariga), sampai berakhir pada Pegat Wakan (Budha Kliwon Pahang) yang berlangsung dalam kurun waktu 60 hari. Namun dalam praktiknya yang umum dilaksanakan adalah rerainan Sugihan (dengan melaksanakan salah satu sugihan saja), lalu memuncak pada hari suci Galungan dan dianggap berakhir pada rerainan Kuningan. Khusus untuk Sugihan, sebenarnya ada satu lagi yang bahkan pelaksanaannya mendahului Sugihan Jawa-Bali, yaitu Sugihan Pangenten yang dilaksanakan pada Budha Pon wuku Sungsang, lalu menyusul berturut-turut Sugihan Jawa pada Wrespati Wage wuku Sungsang dan baru kemudian Sugihan Bali pada Sukra Kliwon wuku Sungsang.

        Makna rerainan Sugihan itu sendiri sebenarnya adalah sebagai hari pembersihan dan atau penyucian bhuwana. Sugihan Pangenten bermakna mengingatkan (ngentenin) umat akan pentingnya melakukan pembersihan/penyucian mengingat akan datang rerainan gumi Galungan. Lalu Sugihan Jawa adalah bermakna pembersihan/penyucian bhuwana agung (dunia beserta segala isinya), sedangkan Sugihan Bali bermakna pembersihan/penyucian bhuwana alit yang tidak lain dari umat/manusia itu sendiri. Pembersihan/penyucian disini dimaksudkan tidak saja secara lahir/fisik, tetapi yang jauh lebih penting, terutama yang wajib dilakukan umat sedharma adalah secara rohani/bathin guna mendorong ke arah tumbuhnya kesadaran spiritual sebagai tujuan utama manusia beragama.

        Tentang adanya istilah Jawa dan Bali pada rerainan Sugihan sebenarnya tidak terkait langsung dengan persoalan kedaerahan/kesukuan atau keturunan darah (Bali asli/Bali Majapahit). Sebagaimana lazimnya orang Bali memberi istilah, sesuatu yang bersifat “keluar/diluar” lumrah disebut “Jawa”. Contoh, di masa lalu, jika orang Bali itu pergi ke luar daerah , biasanya dikatakan “ke Jawa”, padahal bisa saja ia pergi ke Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi. Setali tiga uang dengan nama Sugihan Jawa, karena bermakna pembersihan/penyucian “keluar/diluar” diri manusia yaitu bhuwana agung, maka tak aneh juga disebut Sugihan Jawa. Dan untuk mencarikan lawan kata Jawa, tidak ada kata lain lagi selain sebutan Bali. Seolah-olah orang Bali di waktu lampau, hanya mengenal dua daerah (suku) yaitu Bali untuk tempat tinggal asalnya dan Jawa untuk menyebut semua daerah manapun yang ada/berada di luar Bali.

        Namun ada juga yang menghubungkan lahirnya istilah Sugihan Jawa itu dengn bunyi lontar Purana Bali Dwipa, yang menyatakan : “Pemasukan pajak hasil bumi dari luar pulau Bali yakni Maksar, Sumabwa, sasak dan Blambangan, yang dibawah kekuasaan baginda raja di Bali, diupacarakan pada Wrespati Wage wuku Sungsang yang merupakan hari Sugihan Jawa. Khsus bag penduduk Bali asli, upacara dilaksanakan pada Sukra Kliwon wuku Sungsang yang merupakan hari Sugihan Bali…”.

        Yang jelas, apapun latar belakangnya, makna Sugihan Jawa-Bali tetap sebagai media ritual untuk membersih-sucikan bhuwana agung dan terutama bhuwana alit/umat.

Sumber : Buku Penjor Lebay
Penulis : I Gusti Ketut Widana

Arti Saraswati

        Apa arti kata dan makna filosofis dari hari suci Saraswati? Apakah benar pada saat Piodalan Saraswati tidak boleh membaca?

        Secara etimologis nama Saraswati berasal dari kata Saras dan Wati. Saras berarti sesuatu yang mengalir dan “kecap” atau ucapan. Sedangkan Wati berarti yang memiliki/mempunyai sifat mengalir dan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Nama Saraswati selain sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan, juga dikenal sebagai sakti dari Dewa Brahma, sebagai Hyang-Hyangning Pangaweruh yang menjadikan aksara sebagai lingga Sanghyang Saraswati. Selain itu, Saraswati di India juga merupakan nama salah satu sungai suci, selain sungai Gangga, Yamuna, dll.

        Makna filosofis dari pelaksanaan Piodalan Saraswati itu adalah sebagai pemujaan atas turunnya ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi kelangsungan kehidupan umat manusai di dunia. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, manusia akan mengalami kegelapan atau ketidaktahuan. Itulah sebabnya, nama kitab suci Hindu disebut Weda yang berarti pengetahuan suci yang kemudian dipelajari sebagai Widya yang tidak lain dari ilmu pengetahuan itu sendiri, baik yang bersifat Prawrti Marga (untuk kehidupan duniawi) dan Nirwrti Marga (untuk kehidupan rohani).

        Soal tidak bisa membaca pada saat berlangsungnya Piodalan Saraswati, sepatutnya dapat disimak dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang ritual, bahwa sebagaimana sudah menjadi tradisi Hindu (Bali) di saat pelaksanaan Piodalan Saraswati, semua buku/pustaka apapun bentuknya mulai dari lontar, buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan lainyang sesungguhnya merupakan Aksara (Lingga Saraswati) sedang dilakukan pemujaan dengan dihaturkan upakara bebanten Saraswati, sehigga sudah pasti tidak bisa diambil apalagi dibaca.

        Kedua, secara filosofis, sebenarnya bukan tidak boleh membaca sebagaimana sudah menjadi pemahamann umat. Piteket yang patut dijadikan pegangan adalah “sing dadi ngematiang aksara pinaka lingga sthana Sanghyang Saraswati”. Jika ditafsir, maka makna yang dikandung dari piteket itu adalah bahwa kita tidak boleh “mematikan huruf” yang beararti wajib terus menghidupkan aksara agar ilmu pengetahuan tetap mengalir sepanjang zaman, sebagaimana arti kata Saraswati itu sendiri. Setidaknya akan dibuktikan pada saat pelaksanaan upacara persembahyangan Saraswati yang hampir selalu diisi dengan acara penyampaian Dharma Wacana yang sering kali dilakukan dengan membaca naskahnya. Atau ketika melantunkan kekidung, acapkali juga dilakukan dengan membaca teksnya.

        Jadi, adanya dua sudut pandang ini memberi gambaran bahwa Hindu sesungguhny tidak mengenal semacam larangan seperti halnya dalam hukum perundang-undangan. Sebab jika larangan membaca pada saat Saraswati dikomentari dari sudut pandang akan pentingya budaya gemar membaca untuk mengejar kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu agama Hindu akan dipandang tidak berpihak pada usaha pembelajaran bagi umatnya agar terbebas dari buta aksara atau kebodohan. Sebab dengan bekal ilmu pengetahuan itulah umat akan dapat menyeberangi lautan dosa menuju ke pulau harapan yaitu dengan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir bathin, begitu kitab suci Bhagawadgit, IV.36 menegaskan.

Sumber : Buku Penjor Lebay
Penulis : I Gusti Ketut Widana

Bhatara Turun Kabeh Bagian 2

        Setiap Purnamaning Kadasa, di Pura Agung Besakih selalu diselenggarakan Upacara Bhatara Turun Kabeh, apa maknanya bagi kepentingan umat?

        Usai alam semesta dibersihsucikan melalui upacara Tawur Agug pada Tileming Kasanga, keesokan harinya dimulai sasih “kedasa”, yang artinya tidak saja mengacu pada bilangan “kesepuluh”, tetapi juga bermakna “kedas” (bersih-suci). Hari pertama sasih kedasa inilah menjadi hari pertama tahun baru saka yang disebut Ngembak Geni, masih satu rangkaian dengan peringatan hari suci Nyepi. Dan ketika bulan kedasa ini jatuh hari Purnama, saat bulan bersinar sempurna, maka digelarlah upacara yang lazim disebut Bhatara Turun Kabeh. Dimana dalam pemahaman theologi Hindu, mengawali berlangsungnya sasih kedasa, Hyang Widhi dalam berbagai manifestasinya, semuanya turun ke mercapada (dunia) untuk menerima persembahan (yadnya) sekaligus memberikan waranugrahanya. Pada saat itu, pasuecan Hyang Widhi akan bertemu dengan bhakti umat Hindu yang secara konsistem menegakkan sraddhanya.

        Itulah sebabnya, Pura Besakih sebagai huluning kahyanan jagat Bali menjadi pusat terselenggaranya ritual yadnya upacara Bhatara Turun Kabeh. Bagi umat Hindu, upacara ini sangat berarti sekali, sebab selalu menjadi motivasi sekaligus inspirasi bagi umat dalam menjalankan swadharmaning kemanusiaan, baik dalam konteks dharma agama maupun dharma Negara. Karena itu, berlangsungnya upacara Bhatara Turun Kabeh ini tidak boleh berhenti di tataran ritual yang terkadang lebih nampak sebagai ajang seremonial yang bergaya festifal, atau seperti pesta karnaval bernuansan kolosal. Yang jauh lebih penting bagi umat adalah, bagaimana pada saat momen ritual dapat tumbuh bangkit apa yang disebut dengan”me-mo-ri”, yaitu mental yang semakin baik, moral yang bertambah susila dan kesadaran spiritual yang kian mencapai pencerahan.

        Hal ini penting ditekankan, sebab sudah bukan rahasia lagi, umumnya umat Hindu Bali) merasa selesai dan tuntas melaksanakan kewajiban beragama hanya dengan meyadnya dengan erbagai macam nama upacara dan jenis upakara bebantennya. Seolah-olah asal sudah ngaturang bebanten, kewajiban beragama dianggap selesai. Padahal, seusai  melaksanakan upacara ydanya apapun jenis dan bentuknya, sesungguhnya masih ada kewajiban dan tanggung jawab lainnya yang justru lebih tinggi nilainya yang patut dilakukan. Mulai dari menumbuh-kembangkan sifat-sifat sosial, seperti gemar membantu sesama (umat Hindu) yang sedang kekurangan atau mengalami penderitaan, antara lain dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan untuk dipuniakan bagi kepentingan pendidikan anak-anak kurang mampu, atau menyantuni anak-anak terlantar.

        Atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa cinta lingkungan alam, misalnya dengan tidak merusak alam, tidak menebang pohon sembarangan, ikut aktif melakukan gerakan penanaman/penghutanan kembali lahan-lahan yang sudah mulai tandus, dsb yang intinya manusia harus semakin sadar bahwa segala persoalan hidup dan kehidupan di dunia ini, tidak hanya dicarikan jalan keluar melalui media upacara yadnya semata, tetapi ada jalan lain yang lebih langsung dirasakan manfaatnya, yaitu mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang banyak dan lingkungan alam tentunya, agar kehidupan ini dapat tetap berlangsung dengan lestari dan abadi.

Sumber : Buku Penjor Lebay
Penulis : I Gusti Ketut Widana

Bhatara Turun Kabeh Bagian 1

        Apa sebenarnya makna penyelenggaraan upacara Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih pada setiap Purnama Kedasa itu?

        Secara harfiah makna penyelenggaraan upacara Bhatara Turun Kabeh itu adalah karya yadnya yang secara ritual akan “menghadirkan” atau “mengundang” (nedunang) Ida Bhatara semuanya (sahasra nama) untuk berkenan “turun” ke mercapada (bumi) guna “menyaksikan” dan “menerima” persembahan (yadnya) yang dilaksanakan umat-Nya tepat saat Purnama Kedasa, sasih yang dalam penanggalan Bali dipandang sebagai bulan yang paling sempurna (bersih dan suci). Sebab, sasih-sasih sebelumnya, terutama mulai dari Kenem, Kepitu, Kaulu, dan memuncak pada sasih Kesanga dipercaya sebagai bulan-bulan yang dikuasai “Bhuta-Kala” (pengaruh asuri = sifat keraksasaan).

        Sehingga, selepas sasih Kesanga yang ditandai dengan pelaksanaan upacara Tawur (sehari sebelum Nyepi), sebagai bentuk ritual (somya) untuk menetralisir (mengharmoniskan bhuwana), maka dimulailah ssih Kedasa, merupakan masa awal memasuki tahun baru Saka di bulan “Kedas” (bersih-suci). Di sasih Kedasa inilah, segala bentuk upacara yadnya yang berhubungan dengan “Kedewaan” bisa dimulai, seperti halnya Bhatara Turun Kabeh.

        Jadi, secara filosofis, pelaksanaan upacara yadnya Bhatara Turun Kabeh itu tidak lain dari tonggak perjalanan siklus sang waktu, dimana pada saat titik temu waktu mencapai titik kulminasi, antara waktu bhuta dengan waktu dewa, uamt Hindu secara ritual magi, “nedunang” atau mengundang Ida Bhatara makasami untuk berkenan “ngupasaksi” bhakti umat sekaligus memberikan waranugraha kerahajengan, kerahayuan jagat termasuk bagu “damuh”, umat manusia semuanya.

        Melalui upacara Bhatara Turun Kabeh itu, kehidupan umat manusia (Hindu) segera dimulai yang sekaligus juga sebagai pertanda awal memasuki tahun baru Saka. Tahun baru yang oleh umat Hindu dijadikan sebagai momen religius untuk “mulat sarira” atau introspeksi diri, yang didahului dengan melaksanakan secara ketat Catur Brata Penyepian denga empat pantangan yang berintikan pada pengendalian diri, antara lain tidak berapi-api, tidak bepergian, tidak beraktivitas rutin dan tidak menghibur diri.

        Begitu, ajaran Hindu itu memformulasi kegiatan-kegiatan upacara keagamaannya yang satu sama lain meski dipisakan waktu pelaksanaannya, tetapi secara keseluruhan, semua hari suci keagamaan itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat berintikan pada satu substansi, yaitu engendalian diri untuk mencapai kesadaran sang diri. Hari suci keagamaan dalam bentuk upacara yadnya sesungguhnya baru sebatas tataran ritual yang bersifat simbol-simbol material (bebanten).

        Menjadi tugas umat Hindu untuk menransformasi upacara yadnya dari tataran ritual yang peuh simbol agar dapat meningkat ke tataran spiritual. Artinya, melaksanakan upacara yadnya, tidak boleh berhenti atau menganggap selesai hanya dengan ngaturang upakara bebanten saja, tetapi seharusnya bisa bergerak terus ke arah perubahan atau perbaikan individual (umat), baik secara sosial, mental, moral dan terutama lagi spiritualnya. Hanya dengan begitu, setiap karya yadnya, termasuk upacara Bhatara Turun Kabeh di Pura Besakih akan menjadi lebih bermakna dan tentunya berguna bagi seluruh umat dan juga jagat raya.

Sumber : Buku Penjor Lebay
Penulis : I Gusti Ketut Widana

Panca Bali Krama

        Tanggal 25 Maret 2009 adalah puncak karya Panca Bali Krama yang diselenggarakan terpusat di Pura Agung Besakih. Apa sesungguhnya makna dari upacara itu dan apa saja jenisnya?

        Upacara Panca Bali Krama, dulu sering disebut Panca Wali Krama, adalah suatu upacara yang tergolong Bhuta yadnya sekaligus berunsurkan Dewa Yadnya, yaitu suatu persembahan untuk menegakkan nilai-nilai kesucian, lalu membangun keharmonisan jagat yang disebut sebagai jagathita bhuta hita, sarwa prani hita. Dengan melaksanakan semua itu, diharapkan dapat memberikan kerahajengan dan kerahayuan kepada manusia yang menempati bumi ini. Semoga ini jagatraya (sarwa prani) dapat memberikan prana atau energi kerahayuan pada manusia dan seisi alam yang lainnya.

        Upacara Panca Bali Krama ini secara periodik dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yang kali ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2009, bertepatan dengan Tilem Chaitra Saka 1930. Sebenarnya paling tidak ada lima jenis upacara Panca Bali Krama, dilihat dari waktu pelaksanaannya.

        Pertama, Panca Bali Krama yang diadakan pada saat tahun saka berakhir dengan 0 (rah windu) atau menjelang pasalin rah tanggal, misalnya pada tahun saka 1910, 1920 dan yang diadakan sekarang saka 1930.

        Kedua, Panca Bali Krama Panregteg, diadakan dengan tidak terikat dengan roh windu, tetapi oleh karena sudah sangat lama tidak pernah dilaksanakan lagi.

        Ketiga, Panca Bali Krama yang diadakan karena terjadinya bencana alam yang berubtun, seperti banjir, gemoa bumi, gunung meletus, hujan abu, tsunami, hama merajalela, kejahatan tak terkendali, dll. Untuk pelaksanaannya dilakukan di Pura Agung Besakih.

Keempat, Panca Bali Krama yang diadakan di tempat-tempat tertentu diluar Pura Agung Besakih, misalnya di pusat kerajaan. Di masa lalu upacara ini antara lain pernah diadakan di Denpasar dan Mengwi, dengan tujuan untuk menyucikan wilayah tertentu, antara lain oleh sebab tertimpa bencana atau musibah besar.

Kelima, Panca Bali Krama Ring Danu, yang diadakan di danau (biasanya dipilih danau yang terbesar) serangkaian dengan upacara Candi Narmada yang dilaksanakan di samudra (segara). Upacara ini biasanya dan sehharusnya dilaksanakan sebelum pelaksanaan Karya Agung Ekadasa Rudra yang dilaksanakan setiap 100 tahun sekali.

Apapun jenis upacara Panca Bali Krama itu, hakikat tujuannya sama yaitu bagaimana melalui media ritual, keharmonisan dan kelestarian unsur-unsur material dari Panca Maha Buta dengan kandungan nilai-nilai sakralnya bisa terus dijaga. Dari media ritual ini diharapkan, jiwa-jiwa spiritual umat (manusia) bisa tumbuh berkembang menjadi semacam sikap dan perilaku yang berpihak pada pelestarian alam beserta segala isinya. Tidak sebaliknya, seperti yang berlangsung selama ini, umat Hindu selalu menyelenggarakan upacara yadnya untuk menjaga keharmonisan dan kelestarian alam, tetapi di lain sisi, ada juga pihak lain (investor), yang tentunya dibantu umat/krama bali, yang justru diundang untuk “merusak” alam dengan dialih untuk kepentingan kesejahteraan rakyat melalui iming-iming pendapatan yang diperoleh.

Ini yang perlu dicegah, agar tujuan yadnya yang rutin dilaksanakan tidak digagalkan oleh nafsu manusai menguasai bukan menghabisi isi alam. Betapapun utamanya karya yadnya dengan tujuan mulia tetap tidak akan berhasil mencapai tujuan jika tidak disertai dengan perilaku nyata yang mendukung kearah pencapaian tujuan tersebut.

Sumber : Buku Penjor Lebay
Penulis : I Gusti Ketut Widana

Etika Adalah Buah Yadnya

Sepengetahuan saya, yadnya yang dilaksanakan melalui berbagai upacara dan upakara hanyalah merupakan bagian kulit luar, yang seharusnya dapat ditingkatkan menuju prakteketika dan pendalaman tattwa. Namun kenyataanya, umat Hindu umumnya merasa sudah beragama hanya dengan melaksanakan yadnya, mohon tanggapan !

Seperti sudah sering disampaikan, agama Hindu dibangun di atas tiga kerangka yaitu Tattwa (filosofi), Susila (etika), dan Upacara (yadnya). Ibarat telur, ketiga kerangka itu sering diidentikkan dengan sebutir telur. Kuning telur ibarat Tattwa sebagai elemen inti (substansi), Susila sebagai elemen isi (esensi) dan Upacara/yadnya hanya sebagai komponen materi (kulit/kemasan). Ketiganya memamng penting dan merupakan satu kesatuan untuk menyangga kerangka agama Hindu, yang dalam praktiknya ketiga-tiganya wajib dilaksanakan.

Hanya saja ibarat telur, ketika kita hendak memanfaatkannya misalnya dengan memakan, tentu saja bagian kulitnya harus dibuka,dilepas kemudian diibuang. Sebab elemen kulit telur itu hanya diperlukan saat telur masih sebagai telur. Namun ketika telur tersebut akan didayagunakan sebagai pemasok energi protein yang diperlukan badan, maka hanya bagian putih dan kuning telurnya saja yang dapat dinikmati. Begitupun dengan praktik ritual yadnya, ketika kebanyakn umat masih berada di level karma dan bhakti marga, maka bagian kulit dalam bentuk ritual yadnya itu tetap diperlukan, sebagai nyasa yang sarat dengan simbolisasi makna.

Akan tetapi ketika umat mulai masuk dan menjadi pengaut jnana dan raja/yoga marga, maka pada level ini boleh dikatakan umat sudah berada di tataran spiritual alias “sepi-ritual”, artinya umat tidak lagi mengedepankan praktek ritual, meski tidak juga ditinggalkan sepenuhnya. Sebab dalam pemahaman spiritual, relasi yang terjadi antara umat dan Hyang Widhi bersifat individual dan langsung, dan meciptakan ruang “kebebasan” bagi umatnya untuk melakukan pendakian rohani guna mencapai-Nya. Hanya saja, karena praktik keberagaman selalu berkaitan dengan persoalan sosial, maka berperilaku agama, setidaknya untuk umat Hindukebanyakan, praktik ritual (yadnya) masih tidak dapat dikesampingkan apalagi ditinggalkan, betapapun sudah ada yang mulai merasakannya sebagai “beban” – beban material dan sumber daya alam yang semakin terbatas daya dukungnya.

Karena itu, agar praktik ritual yadnya tidak sia-sia dilaksanakan, maka upayakan yadnya itu membuahkan hasil. Apa hasilnya, sesuai tri kerangka agama Hindu, maka praktik yadnya harus membuahkan hasil dalam bentuk perbaikan kesusilaan (etika) dan mendorong peningkatan menuju pendalaman Tattwa. Jika hal itu dapat berjalan, tanda baik yang tempak adalah terjadi peningkatan kualitas “me-mo-ri” umat Hindu berupa perbaikan sikap mental, menjadi semakin positif dan konstriktif, lalu moral kian berakhlakdan berhasil mencapai kesadaran spiritual.

Artinya, setelah melaksanakan upacara yadnya, keadaan kehidupan baik sumber daya alam, dan terutama kehidupan antar manusia semestinya semakin serasi, selaras, seimbang dan atau harmonis. Bentuk praktiknya, semakin sering melaksanakan yadnya, akan semakin meningkat juga kualitas daya dukung alam dan etika kemanusiaan dengan perilaku yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan sebaliknya, yadnya terus saja dilaksanakan, tetapi keadaan alam dan sifat-sifat manusia justru kian terpuruk dan cenderung semakin buruk, sehingga simbol-simbol yadnya yang begitu ideal menjadi kehilangan maknanya.

Sumber : Buku Penjor Lebay
Penulis : I Gusti Ketut Widana

Keseimbangan Tri Hita Karana

Tri Hita Karana adalah konsep keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan juga dengan alam. Namun dalam kenyataannya, umat Hindu lebih menonjolkan hubungannya ke hadapan Tuhan(niskala), sementara hubungannya dengan sesama dan lingkungan alam (sekala) tidak begitu dipedulikan, bagaimana pendapat pengasuh?

        Dari segi konsep, ajaran Hindu yang bersumber pada kitab suci Weda sebagaimana menjadi sifatnya adalah maha sempurna. Artinya segala hal yang menyangkut kehidupan di dunia niskala ataupun sekala semuanya sudah tersurat, hanya saja belum tersirat dalam praktek kehidupan nyata. Dengan kata lain, secara konseptual masih jauh dari harapan. Apa yang disampaikan sekaligus dipertanyakan di atas memang benar adanya. Dalam konteks Tri Hita Karana (THK) yang merupakan hubungan serasi antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia dengan alam lingkungan (Palemahan) memang sepatutnya harus dapat berjalan secara sinergis dan harmonis, sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan utama benar-benar dapat diwujudnyatakan dan kemudian dirasakan hasilnya.

        Akan tetapi, seperti sudah menjadi bagian dari sikap dan perilaku hidup keberagaman umat Hindu, soal hubungan ke niskala memang sungguh luar biasa ditunjukkan, apalagi jika menyangkut praktek ritual yadnya, tak dapat diragukan lagi ketaatannya. Ini dapat dibuktikan ketika upacara yadnya dari tingkatan kanista, madya sampai utama dilaksanakan, segala wujud bhakti ditunjukkan, mulai dari ngaturang ayah, medana punia, sampai ngaturang bhakti, dll, semuanya berjalan dengan sidhakarya, meski belum tentu sidhaning don (mencapai tujuan).

        Contoh kecil dapat ditunjukkan, dalam hal pedek tangkil ke Pura misalnya, umat hHindu begitu bergairah dan nampak semarak bahkan meriah. Namun soal kesadaran beretika saat ke/di Pura, harus diakui secara umum etika umat Hindu masuh sangat rendah, misalnya dalam hal berbusana kebanyakan berpenampilan selebritis yang berunsurkan penonjolan gaya (model/fashion) dan cenderung bersifat materialistis, kapitalis, konsumeris, serta bertendensi hedonis, yaitu mencari dan menikmati kesenangan belaka.

        Belum lagi ketika berada di dalam Pura, sering sekali terjadi umat susah diatur, duduk seenaknya, menyela bahkan melangkahi umat lainnya yang sedang duduk sembahyang. Sering juga umat saat menunggu kesempatan sembahyang, menggunakan waktunya untuk mengobral cerita bahkan mengobral gossip murahan. Banyak juga yang asik bermain atau berkomunikasi lewat handphone yang dibawa meski saat acara persembahyangan sudah dimulai. Lalu usai melakukan persembahyangan, sisa-sisa sarana persembahyangan seperti canang, bunga, tas kresek, bungkus dupa, termasuk kemasan makanan, kulit/punting rokok begitu entengnya dibiarkan berserakan di area suci Pura, seakan Pura berubah fungsi sebagai tong sampah.

        Ditambah lagi saat usai persembahyangan berlangsung, umumnya umat melangsungkan acara bersenang-senang dengan berbelanja di seputar Pura yang biasanya memang mengundang banyak pedagang yang sangat paham umat Hindu itu gemar belanja. Ada juga yang mengikuti kegiatan lain yang sebenarnya justru bertentangan dengan tujuan di Pura yaitu mencari ketenangan, seperti bermain judi (tajen, bol adil, kocokan, makeles, lempar gelang-gelang, dll). Kesemua itu menggambarkan bahwa soal bhakti umat, terutama dalm hal ritual yadnya (parahyangan) memang tak perlu disangsikan lagi, tetapi soal kesadaran beretika, apalagi kesadaran memanusiakan manusia dan alam, justru masih jauh dari harapan.

Sumber : Buku Penjor Lebay
Penulis : I Gusti Ketut Widana

Arti Caru

Apa sebenarnya arti dan makna Caru tersebut, apakah benar dihaturkan untuk para Bhutakala? Dan apakah benar dengan mecaru kondisi alam yang telah rusak bisa harmonis kembali?

Kata Caru, berarti manis, enak atau sangat menarik yang berkembang menjadi harmonis, selaras, serasi, atau seimbang. Karena itu, caru atau mecaru yang tidak lain dari salah satu nama jenis upakara atau bebanten adalah tergolong ke dalam Bhuta Yadnya yang bermakna sebagai persembahan (korban suci) kepada unsur-unsur alam (Panca Maha Bhuta) agar tercipta atau terjaga kondisi keharmonisan, keselarasan, keserasian atau keseimbangan alam semesta yaitu antara bhuwana agung (makrokosmos) dengan bhuwana alit (mikrokosmos).

Dengan keharmonisan alam semesta itulah, manusia sebagai salah satu bagian dari unsur alam (isi bhuwana) yang berstatus makhuk hidup mulia dan “sempurna” memungkinkan dapat melangsungkan perikehidupannya dengan sejahtera dan bahagia. Sebaliknya apabila terjadi ketidakharmonisan alam, apalagi jika terjadi disebabkan oleh ulah manusia misalnya dengan cara merusak alam,sehingga terjadi bbencana, maka , sudah menjadi kewajiban manusia untuk memulihkan kembali kondisi harmonis tersebut.

Jadi jika misalnya terjadi banjir, tanah longsor atau pemanasan global, atau musibah alam lainnya, maka itu sesungguhnya bukan bencana alam namanya, melainkan bencana tak alami yang tidak lepas dari perbuatan manusia. Sehingga manusia tidak berhak menyalahkan alam yang sebenarnya telah memberikan kehidupan, apalagi jika sampai menuduh Tuhan itu sedang marah dengan cara membuat bencana.

Tuhan adalah Maha Kasih dan Maha Penyayang, karenanya telah diciptakan segalanya di alam ini untuk mana segenap makhluk hidup bisa saling menghidupi satu sama lain. Kalu kemudian alam beserta isinya menjadi rusak dan mendatangkan bencana, maka adalah kewajiban manusia, terutama umat beragama untuk kembali memulihkan dan menjaga kelestarian alam. Antara lain dengan cara ritual mecaru dengan berbagai tingkatannya, mulai dari masegeh sampai yadnya agung Panca Bali Krama, Eka Dasa Rudra, Tri Bhuwana hingga Eka Bhuwana yang sudah pernah dilaksanakan di Bali tetapi apakah dengan cara ritual saja alam yang telah rusak bisa pulih dan harmonis kembali?

Tentu tidak, diperlukan semangat lebih besar lagi untuk secara sadar melakukan tindakan-tindakan nyata  yang bertujuan menciptakan atau menjaga kelestarian alam. Misalnya, tidak membabat hutan seenaknya, tidak mengeruk gunung atau danau demi keuntungan materi, tidak mendirikan bngunan fasilitas pariwisata di tempat-tempat yang disucikan, tidak mencemari loloan di lautan, dll. Atau melakukan gerakan penanaman pohon, mulai di telajakan atau pekarangan rumah, tegalan sampai ke kawasan hutan yang sudah mulai gundul dirambah dan dijarah manusia. Hanya dengan begitu, upacara bhuta yadnya seperti halnya mecaru akan beguna, dan para bhutakala yang sekarang banyak berwujud manusia itu tidak “ngrebeda” merusak isi alam seenaknya. Jadi, apa yang disebut mecaru itu sesungguhnya adalah media ritual untuk membangkitkan kesadaran spiritual agar seterusnya diimplementasikan kedalam kehidupan sosial dan environtmental (lingkungan), tentunya dengan cara berperilaku harmonis baik terhadap sesama manusia maupun kepada seisi alam/yang sangat oantas dijaga kelestariannya demi keberlangsungan kehidupan semua makhluk di muka bumi.

Sumber : Buku Penjor Lebay
Penulis : I Gusti Ketut Widana

Syarat – Syarat Calon Diksa

Belakangan ini diributkan calon sulinggih yang berwenang “muput karya” pada upacara Panca Bali Krama di Pura Besakih tahun 1999. Apa saja sebenarnya persyaratan dari seorang umat Hindu untuk menjafi calon diksa (Sang Madwijati)? Apakah ada keharusan dari golongan warga tertentu saja yang boleh didiksa dan “muput karya”?

Menjaawab pertanyaan ini ada baiknya dikutipkan isi keterangan sabha parisada hindu dharma II No. V/Kep./PHDP/68 tentang tata keagamaan (kesuling-gihan, upacara dan tempat suci) sbb: bahwa semua umat hindu dari segala warga yang memenuhi syarat tersebut di bawah ini dapat disucikan (didksa):

  1. Laki-laki yang sudah kawin.
  2. Laki-laki yang Nyuklabrahmacari,
  3. Wanita yang sudah kawin,
  4. Wanita yang tidak kawin (kanya), dan
  5. Pasangan suami istri.
  6. Umur sudah dewasa.
  7. Paham dalam bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, memiliki pengetahuan umum, mendalami instisari ajaran ajaran agama (filsafat, etika dan ritual).
  8. Sehat lahir batin, ingatan tidak terganggu, tidak cedangga dan berbudi luhur.
  9. Berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut perkara.
  10. Mendapat tanda kesediaan dari pandita calon nabenya yang akan menyucikan.

Dalam Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-aspek Agama Hindu ke-14 tahun 1986/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Diksa juga diuraikan persyaratan yang sama dengan di atas, hanya ada penegasan tambahan terutama menyangkut umur yang kemudian ditetapkan minimal 40 tahun dan satu syarat tambahan yang berbunyi: Sebaiknya (calon diksa) tidak terikat akan pekerjaan sebagai pegawai ataupun swasta kevuali bertugas untuk hal keagamaan.

Membaca dengan seksama sejumlah persyaratan calon diksa / calon sang madwijati / calon sulinggih diatas jelas dan tegas sekali bahwa tidak ada diskriminasi atas dasar golongan / kelompok / soroh / wangsa / warga untuk bisa menjadi sang pandita. Artinya siapa saja di kalangan umat Hindu yang telah memenuhi persyaratan (formal) seperti disebutkan diatas berhak untuk didiksa atau menjadi sang sulinggih tentunya dengan abhiseka yang berbeda-beda sesuai dengan istilah / sebutan yang dimiliki oleh setiap golongan warga.

Dan kemudian karena sudah berkedudukan sebagai sang pandita maka kewenangannya untuk “muput karya” atau “ngelokapalasraya” adalah sama dan sejajar. Termasuk upacara Panca Bali Krama di Besakih. Mungkin yang bisa dibedakan tepatnya dipilah adalah pembagian tugas antar sulinggih. Sebab cukup banyak rangkaian upacara dengan berbagai jenis upakara yang bisa jadi dalam waktu berbarengan harus dilangsungkan. Jadi inti masalah sebanarnya bukanlah terletak pada siapa sulinggih yang berhak “muput karya” tetapi lebih kepada bagaimana memfungsikan kewenangan setiap sulinggih dalam karya agung semacam Panca Bali Krama itu. Sudah saatnya para pemimpin umat berpikir atas nama Agama Hindu, bukan atas kepentingan golongan  kelompok warga.

Sumber : Buku Mengenal Budaya Hindu di Bali
Penulis : I Gusti Ketut Widana